METRO PKY ONLINE – Kerusakan parah di ruas Jalan HM Arsyad yang menghubungkan Kota Sampit dan Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kembali menjadi sorotan masyarakat karena dinilai membahayakan pengguna jalan.
Jalan provinsi yang juga menjadi akses penghubung menuju Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan itu dipenuhi lubang dan aspal mengelupas di sejumlah titik, khususnya di wilayah Desa Bagendang hingga ruas jalan Samuda.
Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama pengendara roda dua yang setiap hari melintas di jalur tersebut.
Selain banyak dilalui kendaraan kecil, ruas jalan itu juga kerap dilintasi kendaraan bertonase besar dan truk angkutan yang mempercepat kerusakan jalan.
Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S Dohong mengakui ruas jalan milik pemerintah provinsi tersebut belum dapat ditangani secara maksimal karena keterbatasan anggaran daerah.
“Pemerintah provinsi pasti memprogramkan, karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Hanya saja yang jadi persoalan barangkali masalah pendanaan,” ujar Arton belum lama ini.
Ia berharap perbaikan jalan dapat dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya agar akses transportasi masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman.
Meski mengalami kerusakan cukup parah, Arton menilai kondisi jalan beraspal yang rusak masih lebih baik dibanding jalan tanah.
“Kita diharapkan ya semoga di tahun-tahun berikutnya itu akan bisa terselesaikan. Dengan bahasa lain lebih enak yang ada aspalnya sedikit, yang terkupas-kupas dari jalan tanah,” katanya.
Arton juga mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami penurunan cukup drastis dalam dua tahun terakhir.
Menurutnya, APBD Kalimantan Tengah tahun 2026 turun signifikan dari sebelumnya sekitar Rp10 triliun menjadi Rp5,4 triliun.
“Dua tahun berturut-turut ini APBD kita menurun sangat drastis. Di tahun 2026 ini dari Rp10 triliun menjadi Rp5,4 triliun,” ucapnya.
Ia menjelaskan, dari total APBD tersebut, anggaran belanja langsung yang benar-benar dapat digunakan untuk pembangunan fisik hanya sekitar Rp1,5 triliun.
Padahal, pemerintah provinsi harus menangani ribuan kilometer ruas jalan yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah.
“Membagikan anggaran yang begitu besar hanya Rp1,5 triliun dengan ruas wilayah ada 13 kabupaten satu kota itu tidak mudah,” pungkasnya.
