METRO PKY ONLINE – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital nasional melalui penguatan sistem perlindungan sosial yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, saat membuka Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Palangka Raya yang berlangsung di Aula Betang Hapakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (5/6/2026).
Menurut Arbert, Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program digitalisasi perlindungan sosial karena keberhasilan transformasi digital nasional sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya.
“Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung program ini. Kami menyadari bahwa keberhasilan transformasi digital nasional sangat ditentukan oleh kesiapan dan kesungguhan daerah dalam menjalankannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui perluasan program percontohan digitalisasi perlindungan sosial, Pemko Palangka Raya siap menyelaraskan berbagai kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam membangun sistem data yang terintegrasi dan meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.
Arbert menilai keterlibatan Kota Palangka Raya dalam program tersebut menunjukkan kesiapan daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus mendukung agenda strategis pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Palangka Raya siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan transformasi digital perlindungan sosial demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi perlindungan sosial tidak dapat dicapai oleh satu instansi secara sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar sistem yang dibangun mampu berjalan secara efektif dan terintegrasi.
Menurutnya, peran aktif berbagai pihak seperti sektor perbankan, kependudukan, komunikasi dan informatika, serta jajaran sosial di lapangan sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program tersebut.
“Esensi digitalisasi adalah integrasi dan keterhubungan antar sistem. Karena itu, seluruh pihak harus bersinergi agar sistem yang dibangun benar-benar kuat, terintegrasi, dan mampu memberikan pelayanan perlindungan sosial yang optimal kepada masyarakat,” tegasnya.
Melalui perluasan digitalisasi perlindungan sosial, Pemerintah Kota Palangka Raya berharap pengelolaan data penerima bantuan sosial semakin akurat, proses penyaluran bantuan lebih transparan, serta pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Program ini juga diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan sekaligus mewujudkan perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Palangka Raya.
