METRO PKY ONLINE – Aliansi Kalteng Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (3/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap proyek pengecatan jalur biru yang berada di sejumlah ruas jalan Kota Palangka Raya.
Dalam aksi itu, massa menilai kondisi jalur biru yang diperuntukkan bagi pesepeda dan pelari mengalami kerusakan lebih cepat dari yang diharapkan. Sejumlah titik terlihat memudar dan mengelupas sehingga memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait kualitas pekerjaan yang dilakukan.
Koordinator aksi, Joseph, mengatakan pihaknya datang untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong adanya evaluasi terhadap proyek yang menjadi perhatian publik tersebut.
“Hari ini kami menyampaikan aspirasi terkait proyek jalur sepeda yang saat ini menjadi sorotan masyarakat. Kami berharap ada penjelasan yang terbuka mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujarnya.
Aksi diawali dengan penyampaian orasi di depan gerbang Kantor Dinas PUPR Kalteng. Massa kemudian menyerahkan sejumlah tuntutan yang berisi permintaan audit terhadap proyek jalur biru, transparansi penggunaan anggaran, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dinilai belum berjalan maksimal.
Selain itu, massa juga meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai sumber anggaran, mekanisme pelaksanaan, hingga progres pekerjaan yang saat ini masih berlangsung.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta aksi menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
Salah seorang peserta aksi, Afan Safrian, mengatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan dari instansi terkait.
“Kami berharap ada penjelasan yang transparan sehingga masyarakat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan proyek tersebut,” katanya.
Aksi sempat diwarnai perdebatan antara massa dan perwakilan instansi saat proses penyampaian tuntutan. Namun situasi tetap dapat dikendalikan hingga kegiatan berakhir.
Massa akhirnya membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan seluruh aspirasi yang dibawa. Mereka berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.
Hingga aksi berakhir, massa menegaskan akan terus memantau perkembangan proyek tersebut serta menunggu tindak lanjut dari pihak terkait terhadap berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
