METRO PKY ONLINE – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, menyoroti penyaluran bantuan hewan kurban dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menurutnya tidak terealisasi sesuai informasi yang sebelumnya disampaikan kepada pihaknya.
Faridawaty mengungkapkan, Komisi III DPRD Kalteng sebelumnya diminta untuk mengajukan proposal bantuan sapi kurban melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kalteng. Menindaklanjuti permintaan tersebut, pihaknya segera menyusun dan menyerahkan proposal sesuai ketentuan yang diminta.
Namun hingga Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah tiba, bantuan sapi kurban yang dijanjikan tidak kunjung diterima. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan beban moral karena dirinya telah lebih dahulu berkomunikasi dengan sejumlah pengurus masjid terkait rencana bantuan tersebut.
“Ini kan menimbulkan beban moral di tengah masyarakat,” kata Faridawaty kepada wartawan, Rabu (27/5/2026).
Ia menegaskan persoalan tersebut bukan terletak pada nilai bantuan atau jumlah sapi kurban yang diterima, melainkan menyangkut amanah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Faridawaty yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Tengah mengatakan dirinya tetap mengapresiasi perhatian Gubernur Kalimantan Tengah yang telah memberikan bantuan sapi kurban kepada Partai NasDem.
“Saya sangat berterima kasih dengan Bapak Gubernur Kalteng. Kami tidak minta. Tapi beliau mengabarkan bahwa Partai NasDem diberi bantuan lima ekor sapi. Kemarin diantar empat, Alhamdulillah,” ujarnya saat kegiatan silaturahmi Iduladha di Kantor DPW Partai NasDem Kalteng.
Menurutnya, persoalan berbeda terjadi terkait bantuan sapi kurban yang sebelumnya diinformasikan akan diberikan kepada anggota Komisi III DPRD Kalteng melalui proposal yang diajukan untuk sejumlah masjid.
Ia menjelaskan, proposal tersebut disusun dalam waktu singkat karena adanya permintaan dari pihak terkait. Bahkan, pihaknya harus segera berkoordinasi dengan pengurus masjid guna melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
“Karena mereka juga yang minta, bukan kita yang minta. Proposal sudah masuk dan dikatakan bahwa hewannya tidak ada,” katanya.
Faridawaty menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat, terutama karena alasan yang disampaikan kepada pihaknya menyebut bantuan tersebut tidak mendapat persetujuan. Padahal, menurutnya, yang menjadi perhatian utama adalah menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Ini kan beban moral, bukan masalah sapinya. Sapinya masih bisa kita beli. Tetapi mempermainkan masyarakat itu tidak baik. Dan yang dijual itu adalah nama Bapak Gubernur,” tegasnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi agar ke depan tidak terjadi perbedaan antara informasi yang disampaikan kepada pimpinan daerah dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Menurut Faridawaty, konsistensi, keterbukaan, dan sikap amanah sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak Biro Kesra Pemprov Kalimantan Tengah belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat yang dikirimkan kepada pejabat terkait juga belum mendapat balasan.
