PALANGKA RAYA, METRO PKY ONLINE – DPRD Kalimantan Tengah mengapresiasi sikap Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang turun langsung menemui massa aksi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh di depan Kantor Gubernur Kalteng, Senin (11/5/2026).
Aksi yang digelar dalam momentum Hari Buruh Nasional dan Hari Pendidikan Nasional tersebut berlangsung aman, damai, dan kondusif. Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan sedikitnya 13 poin rekomendasi kebijakan terkait perlindungan buruh, pendidikan vokasi, hingga penguatan tenaga kerja lokal di Kalimantan Tengah.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menilai langkah mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai patut diapresiasi, begitu pula keputusan gubernur yang memilih berdialog langsung dengan massa aksi.
“Kita mengapresiasi penyampaian dari teman-teman mahasiswa. Kita patut mengapresiasi bentuk perhatian mereka, bentuk kepedulian mereka terhadap kondisi buruh di Kalteng,” ujarnya usai aksi berakhir.
Menurut Ansyari, gubernur sebenarnya bisa saja menunjuk perwakilan untuk menemui massa aksi. Namun keputusan turun langsung menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa dan buruh.
“Pak gubernur walaupun bisa saja memutus orang lain, tetapi beliau memutuskan turun sendiri di tengah kesibukan untuk mendengarkan mahasiswa dan menjelaskan beberapa poin tuntutan itu sebenarnya sudah masuk dalam program visi misi beliau,” katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendorong pemerintah menerapkan formula Upah Minimum Provinsi (UMP) berbasis survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di setiap kabupaten dan kota agar lebih sesuai dengan kondisi riil pekerja di daerah.
Massa juga meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), khususnya di wilayah dengan biaya hidup tinggi dan daerah terpencil.
Selain itu, mahasiswa menuntut peningkatan pengawasan ketenagakerjaan di sektor perkebunan sawit dan pertambangan, termasuk kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sejak awal hubungan kerja.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mendorong penerapan pendidikan vokasi berbasis industri melalui konsep SMK Dual System ala Jerman, program beasiswa bagi anak buruh dan pekerja informal, hingga kewajiban minimal 60 persen tenaga kerja operasional berasal dari masyarakat lokal dalam setiap investasi baru di Kalimantan Tengah.
Ansyari mengatakan berbagai isu yang disampaikan mahasiswa sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk soal kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan penguatan tenaga kerja lokal.
“Tentu tadi mendengar jawaban beliau sangat bijak sekali. Kita harapkan teman-teman semua bersabar, karena ini tidak bisa sendiri. Kerjanya harus bersama dan saling membahu,” tambahnya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga situasi yang kondusif dan bersama-sama mendukung pembangunan daerah melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat demi kemajuan Kalimantan Tengah.
