PALANGKA RAYA, METRO PKY ONLINE – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan dirinya tidak mengambinghitamkan maupun menumbalkan pihak mana pun terkait polemik surat edaran (SE) pembatasan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu kegaduhan dan antrean panjang di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya.
Fairid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas situasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan menegaskan seluruh tanggung jawab tetap berada pada dirinya sebagai pimpinan daerah.
“Tidak mencari kambing hitam, tidak menumbalkan siapa pun. Itu tanggung jawab saya sebagai pucuk pimpinan,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Menurut Fairid, surat edaran terkait pembatasan pembelian BBM tersebut memang sempat dibuat dan ditandatangani dalam proses administrasi internal pemerintah daerah. Namun, terjadi miskomunikasi di internal pegawai terkait penggunaan sistem tanda tangan elektronik yang digunakan dalam administrasi pemerintahan.
Ia menjelaskan, persoalan penggunaan tanda tangan elektronik tersebut telah diakui sebagai kesalahan teknis oleh pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Meski demikian, Fairid menegaskan surat edaran tersebut sebenarnya belum diberlakukan sebagaimana yang sempat dipahami masyarakat. Namun, informasi yang telanjur beredar luas memicu keresahan hingga berdampak pada meningkatnya antrean BBM di sejumlah SPBU.
“Sekali lagi saya mohon maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini,” katanya.
Ia menyebut peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Palangka Raya, khususnya dalam memperkuat sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan tanda tangan elektronik agar tidak kembali menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Selain itu, koordinasi internal antar perangkat daerah juga akan diperbaiki guna memastikan setiap kebijakan yang keluar benar-benar melalui proses komunikasi dan kajian yang matang sebelum disampaikan kepada publik.
“Ini akan kami perbaiki ke depan, termasuk sistem dan prosedurnya,” tutupnya.
Polemik surat edaran pembatasan BBM sebelumnya sempat menjadi perhatian publik setelah dokumen tersebut beredar luas di masyarakat dan diduga memicu kepanikan hingga antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya.
