PALANGKA RAYA, METRO PKY ONLINE – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Dex mulai memberi tekanan serius terhadap layanan publik di Kota Palangka Raya. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah operasional pengangkutan sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini mengatakan lonjakan harga Dex yang sebelumnya berkisar Rp14 ribu per liter kini mencapai sekitar Rp26 ribu per liter membuat perhitungan anggaran operasional pemerintah menjadi tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, anggaran yang telah disusun sebelumnya masih menggunakan asumsi harga BBM lama, sehingga kenaikan signifikan tersebut memaksa pemerintah kota melakukan penyesuaian agar pelayanan persampahan tetap berjalan normal.
“Kenaikan BBM luar biasa. Sekarang yang menjadi masalah itu di Dinas Lingkungan Hidup, BBM-nya Dex. Dari harga Rp14 ribu sekarang menjadi Rp26 ribu. Jadi anggaran yang tadinya sudah dihitung dan dikalkulasi dengan harga Rp14 ribu, sekarang harus disesuaikan ke Rp26 ribu,” katanya, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut cukup memberatkan karena jumlah armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Palangka Raya cukup banyak dan setiap hari harus tetap beroperasi untuk melayani masyarakat.
Menurutnya, layanan kebersihan merupakan layanan dasar yang tidak bisa dihentikan meskipun terjadi tekanan anggaran akibat kenaikan harga BBM.
“Bisa dibayangkan armada kita banyak sekali untuk pengangkutan sampah. Itu layanan dasar. Kalau tidak segera diputuskan, tentu akan berdampak pada pelayanan kebersihan kota,” ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Kota Palangka Raya kini tengah menyiapkan langkah penambahan anggaran guna memastikan operasional pengangkutan sampah tetap berjalan tanpa hambatan.
Achmad Zaini menyebutkan, Wali Kota Palangka Raya telah mengambil langkah dengan menyiapkan kebijakan tambahan anggaran agar pelayanan persampahan tidak terganggu akibat keterbatasan bahan bakar.
“Pak Wali sudah membuat kebijakan terbaik. Kita akan mencari tambahan anggaran agar jangan sampai nanti berhenti karena tidak ada bahan bakarnya. Karena alokasi yang kemarin sebenarnya hanya cukup sampai bulan ini,” ucapnya.
Ia menambahkan, dampak kenaikan harga BBM dan bahan kebutuhan lainnya tidak hanya dirasakan sektor persampahan, tetapi juga mulai memengaruhi sejumlah program pembangunan daerah.
Beberapa pekerjaan infrastruktur seperti peningkatan ruas jalan ikut terdampak karena adanya penyesuaian harga material dan biaya operasional di lapangan.
“Penyesuaian harga barang juga terjadi di banyak sektor. Pekerjaan ruas-ruas jalan juga harus disesuaikan. Sekarang ini naik semua, bahan-bahan kebutuhan naik,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya kini menerapkan langkah efisiensi anggaran dan memperketat skala prioritas belanja daerah agar pelayanan publik tetap dapat berjalan optimal.
“Karena itu kita benar-benar melakukan efisiensi dan menentukan prioritas terhadap anggaran yang dikeluarkan,” pungkasnya.
