PALANGKA RAYA, METRO PKY ONLINE – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menyesuaikan arah pembangunan tahun 2027 setelah proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami perubahan.
Penyesuaian tersebut dibahas dalam rapat asistensi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng di Aula Bapperida, Senin, 27 April 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Kalteng, Syahfiri mengatakan perubahan proyeksi pendapatan daerah menjadi dasar penting dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Kita harus menyesuaikan perencanaan dengan kemampuan riil keuangan daerah. Jika proyeksi PAD berubah, maka struktur program dan kegiatan juga harus ditata ulang agar tetap rasional,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan RKPD tidak hanya berorientasi pada target pembangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan program dan ketepatan sasaran.
Karena itu, evaluasi terhadap komponen pendapatan dinilai penting sebelum dokumen perencanaan difinalisasi.
Selain membahas pendapatan daerah, rapat tersebut juga menyoroti struktur belanja daerah yang masih perlu disesuaikan oleh sejumlah perangkat daerah.
“Belanja tidak boleh melebihi kemampuan pendapatan. Sinkronisasi ini harus segera dilakukan supaya tidak terjadi ketidakseimbangan dalam perencanaan,” tegas Syahfiri.
Bapperida juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan akurasi data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk kelengkapan indikator dan target kinerja program.
Dalam pembahasan itu ditemukan adanya perbedaan antara hasil Rakortekbang 2026 dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) beberapa perangkat daerah.
Perbedaan tersebut terjadi pada sejumlah bidang seperti pekerjaan umum, perumahan, sosial, tenaga kerja, kelautan, dan energi.
Syahfiri meminta perangkat daerah terkait segera melakukan koordinasi agar penyelarasan dokumen perencanaan dapat dilakukan sebelum memasuki tahapan berikutnya.
“Kita ingin semua dokumen perencanaan konsisten, mulai dari hasil pembahasan teknis sampai pada input akhir di sistem. Kalau ada kendala, segera koordinasikan,” katanya.
Selain itu, RKPD 2027 juga diminta tetap mengakomodasi Program Strategis Nasional serta mempercepat verifikasi usulan masyarakat dan pokok pikiran DPRD sebelum direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
