Sidang Tipikor Pabrik Tepung Ikan Kobar Disorot, Mahasiswa Singgung Dugaan Kriminalisasi
Aliansi Reformasi Kejaksaan ajak publik kawal persidangan di PN Tipikor Palangka Raya demi transparansi dan keadilan hukum
METROPKY.ONLINE – Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pabrik tepung ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) kembali menjadi perhatian publik.
Pada Kamis (16/4/2026), mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Reformasi Kejaksaan menyampaikan sikap mereka terkait jalannya proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Palangka Raya.
Perwakilan aliansi, Doni, menyampaikan bahwa pihaknya mencermati secara serius perkara tersebut. Ia menilai terdapat indikasi yang mengarah pada dugaan kriminalisasi terhadap para terdakwa, namun tetap menyatakan kepercayaan terhadap independensi majelis hakim.
“Kami melihat ada dugaan kriminalisasi dalam perkara ini. Namun kami yakin majelis hakim akan menilai seluruh fakta persidangan secara objektif dan memberikan putusan yang seadil-adilnya,” ujarnya.
Menurutnya, perkara ini tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan rasa keadilan di tengah masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha atau penyedia jasa yang terlibat dalam pembangunan daerah.
Aliansi Reformasi Kejaksaan menyatakan akan terus mengawal jalannya proses persidangan hingga selesai, sebagai bagian dari upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
Selain itu, mereka juga mengajak masyarakat luas, khususnya kalangan mahasiswa, untuk turut melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan sebagai bentuk kontrol sosial.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kasus ini sampai tuntas,” tambahnya.
Sebagai informasi, perkara dugaan korupsi pembangunan pabrik tepung ikan di Kobar hingga kini masih bergulir di PN Tipikor Palangka Raya. Persidangan diwarnai perbedaan pandangan antara pihak penuntut umum dan terdakwa, terutama terkait keberadaan proyek serta metode penghitungan kerugian negara.
Publik pun kini menantikan putusan majelis hakim yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menjawab berbagai polemik yang berkembang selama proses persidangan berlangsung.
